Tahun 2026 (saat KUHP Baru berlaku penuh) diprediksi bukan hanya menjadi tahun perubahan regulasi, tapi juga tahun “sibuk” bagi Mahkamah Agung. Mengapa? Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, UU No. 1 Tahun 2023, membawa serta potensi gelombang besar Peninjauan Kembali (PK).
Banyak praktisi hukum menyebut ini sebagai era baru koreksi vonis. Namun, apakah ini berarti akan ada “diskon hukuman” besar-besaran? Mari kita bedah realitanya.
Bukan Sekadar Novum, Tapi Perubahan Norma
Selama ini, momok terbesar dalam mengajukan PK adalah sulitnya mencari Novum (bukti baru). Namun, KUHP Baru mengubah permainan ini.
Dasar utamanya adalah Pasal 3 KUHP Baru. Pasal ini adalah pintu darurat yang legal. Pasal ini menyatakan bahwa jika ada perubahan aturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka hakim wajib menerapkan aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
Ini mengubah posisi PK:
- Dulu: PK fokus pada “Apakah hakim salah menerapkan fakta?”
- Sekarang (Nanti): PK akan fokus pada “Apakah aturan baru lebih menguntungkan dibanding aturan lama yang dipakai memvonis saya?”
Siapa yang Paling Diuntungkan?
Tidak semua narapidana bisa menggunakan celah ini. Namun, ada dua kelompok besar yang posisinya sangat strategis untuk mengajukan PK:
- Terpidana Kasus Narkotika & Asusila Tertentu Banyak pasal dalam KUHP Baru yang merekonstruksi ulang ancaman pidana. Jika dalam UU khusus atau KUHP lama ancaman minimalnya tinggi, namun KUHP Baru memberikan alternatif pidana (seperti denda atau kerja sosial) atau menurunkan batas minimal, maka PK adalah jalur wajib untuk ditempuh.
- Penghuni “Lorong Kematian” (Terpidana Mati) Ini adalah dampak paling signifikan. KUHP Baru mengubah paradigma hukuman mati dari pidana pokok menjadi pidana khusus dengan masa percobaan. Bayangkan seorang terpidana mati yang sudah berkelakuan baik selama 15 tahun di penjara namun belum dieksekusi. Lewat PK yang didasarkan pada semangat KUHP Baru, ia memiliki argumen yuridis yang kuat agar vonis matinya dikonversi menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun.
Tantangan: Antrean Panjang di Mahkamah Agung
Disinilah letak masalah teknisnya. Jika ribuan narapidana serentak mengajukan PK dengan alasan “perubahan undang-undang”, sistem peradilan kita akan mengalami shock.
- Beban Administrasi: Pengadilan harus memilah mana permohonan yang benar-benar relevan dengan Pasal 3, dan mana yang sekadar “coba-coba”.
- Konsistensi Putusan: Hakim Agung dituntut untuk memiliki standar yang sama dalam menafsirkan Lex Favorabilior (aturan yang lebih menguntungkan) ini agar tidak terjadi disparitas putusan baru.
Apa yang Harus Disiapkan?
Bagi keluarga terpidana atau penasihat hukum, masa transisi (sekarang hingga 2026) adalah masa audit kasus.
- Bandingkan pasal dalam vonis lama dengan pasal padanannya di KUHP Baru.
- Hitung selisih ancaman hukumannya.
- Jika aturan baru lebih ringan, siapkan berkas PK segera setelah aturan turunan atau pemberlakuan penuh KUHP dijalankan.
Kesimpulan
KUHP Baru bukan hanya buku aturan masa depan, tapi juga harapan bagi masa lalu. Gelombang PK yang akan datang bukanlah upaya melawan hukum, melainkan upaya menyelaraskan nasib seseorang dengan standar keadilan bangsa yang terbaru.
